Perebutan kereta cepat antara Jepang dan China tinggal besok


Pemerintah segera menentukan sikap terkait tawaran pembangunan proyek kereta cepat atau High Speed Train (HST) rute Jakarta-Bandung. Besok, Rabu (2/9), tim penilai akan memutuskan menggunakan konsep yang ditawarkan China atau Jepang.
Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, eselon I kementerian terkait telah melakukan pembahasan terlebih dulu. Sehingga besok rencananya tim penilai akan melakukan rapat terakhir. "Iya rapat besok jam 2 (siang atau 14.00 WIB)," ujarnya di kantornya, Jakarta, Selasa (1/9).
Dia menjelaskan, hasil rapat akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo sehari setelah keputusan tim penilai. "Ya jangan besok. Jangan langsung. Ya kan harus sama-sama sama tim penilai," tuturnya.
Mengenai adanya penilai negatif mengenai proyek HST ini, Darmin tidak mau ambil pusing. Bahkan, dia siap menjawab keluhan tersebut setelah tim penilai menyelesaikan kajiannya.
"Nantilah setelah kasih rekomendasi baru saya komen," tutupnya.
Darmin menjelaskan, pertemuan Eselon I terkait pembangunan kereta cepat merupakan permulaan awal. "Tadinya mau (langsung) di tingkat menteri. Tapi terpikir, ini mestinya kami bagi dulu bahannya dan kasih waktu untuk mempelajari. Supaya itu teratasi, kami undang Eselon I dulu, banyak loh yang belum tercakup dalam studi," terangnya.
Untuk diketahui, Jepang diketahui telah terlebih dahulu menawarkan rancangan kereta cepatnya sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Jepang memang terkenal dengan kereta cepatnya atau lebih sering disebut dengan Shinkanshen. Sementara China, baru menawarkan rencananya sejak pemerintahan Joko Widodo. Meskipun belum terkenal dengan reputasi kereta cepatnya, China memang sudah mulai membangun kereta cepat sebagai transportasi yang menghubungkan beberapa provinsi di China.
Dalam kurun waktu dua bulan terakhir, perwakilan Jepang dan China sama-sama melobi pemerintah Jokowi. Tujuannya sama, diberi lampu hijau menggarap proyek kereta cepat. Saat berkunjung ke Indonesia Juli 2015, pemerintah Jepang diwakili Utusan Khusus Perdana Menteri Jepang Hiroto Izumi. Dia bertemu langsung dan menjelaskan studi kelayakan proyek kereta cepat pada Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Sementara pihak China melakukan lobi tidak hanya ke Presiden Jokowi, tapi juga ke tingkat para menteri. Menteri Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi China, Xu Shaoshi didampingi 11 (sebelas) orang pejabat pemerintahannya. (Skn)
Previous
Next Post »

Silahkan berkomentar sesuai dengan tema poting di atas ConversionConversion EmoticonEmoticon