"Ketika saya meninjau lokasi Ground Canyon di Semarang (tambang galian C), saya didatangi orang. Orang itu berkata, tidak ada yang bisa mencampuri. Anda itu gubernur kemarin sore. Saya sikat," cerita Ganjar dalam acara seminar di Gedung University Center (UC) Universitas Gadjah Mada (UGM), Rabu (25/2/2015).
Menurutnya ternyata mereka tidak bisa dikendalikan. Dia merasa seperti dikencingi mukanya. "Seperti dikencingi muka saya," kata Ganjar.
Ganjar tak kalah akal. Dia kemudian mengajak TNI dan Polri untuk rapat, kemudian membuat MoU. Isinya, jika terjadi sesuatu pihaknya ingin bekerjasama dan menertibkannya.
"Lalu semua saya tertibkan satu-satu. Dan kemudian saya dapat banyak diprotes dari sopir-sopir truk," katanya.
Menurutnya, para sopir truk itu kemudian demo mendatangi kantornya dengan membawa truk-truk itu. Saat mereka demo, Ganjar pun kemudian menemuinya.
"Mereka demo ke saya. Mereka tidak tahu kalau saya dulu waktu di UGM juga sering demo di Bunderan. Eh setelah itu mereka kemudian malah mengajak saya foto-foto bersama," ungkap Ganjar sambil tertawa.
Dia juga cerita berbagai pengalamannya memimpin Provinsi Jawa Tengah mulai menangani atau melakukan sidak di jembatan timbang, hingga inspeksi jalan raya hingga penambangan.
Menurut dia, isu utama dalam pemerintahan daerah adalah mereformasi birokrasi. Dia ingin pemerintahan yang clean and clean serta meningkatkan pelayanan publik. Bila harus menambah sumber daya manusia (SDM) tidak mungkin dan terlalu besar. Hal yang bisa dilakukan adalah dengan teknologi yakni gadget yang sangat membantu dan memudahkan pekerjaan.
"Salah satunya rapat dengan menggunakan fasilitas video conference. Itu tidak perlu di hotel. Meski ada beberapa daerah yang sudah siap, namun ada pula yang belum siap. Tapi ini lebih efektif," kata politikus PDIP ini.
Ganjar menambahkan Pemprov Jawa Tengah juga punya website laporgub.jatengprov.go.id yang dibuat mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro (Udinus). Website tersebut untuk membuka layanan masyarakat secara cepat.
"Sekarang kita bisa menerima komplain masyarakat setiap hari. Kalau dalam dua hari tidak dibalas, maka akan saya telepon kepala dinasnya. Semua SKPD juga harus punya twitter," katanya.
Dia menambahkan gadget bisa dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan pelayanan. "Jangan sampai handphone yang kita punya itu hanya jadi merek Kasio (dikasih orang). Semua SKPD juga harus punya twitter. Mereka terpaksa menjawab pertanyaan masyarakat. Teknologi ini akan lebih efisien," pungkas mantan anggota DPR ini. (Detik.com)
Sign up here with your email
Silahkan berkomentar sesuai dengan tema poting di atas ConversionConversion EmoticonEmoticon